Covid-19, Solidaritas Sosial dan Wajah Asli Wakil Rakyat

Oleh: Ahmad Muhammad Asy-Syifa, Komite Nasional Kader Hijau Muhammadiyah Covid-19 dan Ketidakseriusan Pemerintah Dilansir dari BBC, pandemi Covid-19 meningkat pesat dengan lebih dari 300.000 kasus terkonfirmasi di seluruh dunia. Di Indonesia, dilansir dari web kemkes.go.id, per tanggal 24 maret 2020, sebanyak 686 orang di Indonesia dinyatakan positif Covid-19. Kendati penularan Covid-19 yang begitu cepat, walau Indonesia ada pengalaman dalam menangani kasus flu burung beberapa waktu lalu, rupanya tidak membuat pemerintah belajar merespon secara cepat dan tepat. Beberapa bulan sebelum masuk ke Indonesia pada desember 2019 lalu, saat ‘genderang perang’ terhadap Covid-19 mulai ditabuh oleh Cina dan juga diikuti oleh beberapa negara yang lain, para pejabat negara di Indonesia, justru menanggapi dengan candaan, alih-alih melakukan analisa kritis mengenai wabah baru itu, atau mitigasi penyakit menular. Anehnya lagi, pemerintah berencana mendanai 72 Milyar bagi influencer (baca: Buzzer) untuk menangkal hoax covid-19. Semua itu demi ekonomi yang stabil, katanya. Tak heran ketika Covid-19 mulai memasuki Indonesia melalui dua WNI asal Depok pada awal maret lalu, candaan tadi berubah menjadi kepanikan nasional. Ada kegagapan, ketidaksiapan dan kurang terbukanya pemerintah dalam memberikan informasi terkait lokasi persebaran Covid-19, yang tidak bisa disembunyikan. Alhasil, ia berimbas buruk kepada masyarakat. Mulai dari ketakutan yang berlebihan (paranoid), hingga membeli-dengan-kalap. Juga, lantaran terlambat diedukasi, sebagian warga masih menganggap remeh masifnya penularan Covid-19. Dari sisi penanganan medis pun tampak adanya kedodoran. Dilansir dari Tempo.co, para "prajurit" di garis terdepan wabah ini justru berperang tanpa “senjata” yang memadai. Para dokter dan perawat itu nyatanya kekurangan alat pelindung diri, seperti baju hazmat, sarung tangan, dan masker N95, ketika memeriksa pasien yang terjangkit corona. Bahkan, di beberapa rumah sakit, mereka terpaksa memakai jas hujan dan baju bedah karena pakaian standar dalam penanganan wabah tak tersedia. Selain mahal, alat-alat pelindung diri itu langka di pasar. Belum lagi ada beberapa dokter yang gugur dalam “medan juang”. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khumaidi pada 23 Maret. Adib mengatakan, dari data yang diterima IDI, ada enam dokter yang meninggal selama situasi pandemi ini. Dari jumlah itu, beberapa dinyatakan positif Covid-19. Selain itu, ada juga yang meninggal karena faktor riwayat stroke, atau telah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit, dan kelelahan. Tapi sehari setelahnya kabar yang lebih menyedihkan datang dari postingan akun media sosial @ikatandokterindonesia, yang mengatakan bahwa per tanggal 24 Maret, sudah ada delapan dokter yang gugur dalam upaya melawan Covid-19. Pemerintah Indonesia bisa dibilang lebih untung ketimbang pemerintah Perancis. Dikutip dari Tirto.id, lebih dari 600 dokter di Perancis yang menamakan diri C19 menggugat mantan Menteri Kesehatan Agnès Buzyn dan Perdana Menteri Édouard Philippe ke pengadilan, pada 19 Maret lalu. Gugatan dilayangkan setelah seorang dokter meninggal akibat pandemi Corona COVID-19. Bisa dibayangkan, apa reaksi dokter di Perancis, ketika mendapati delapan tenaga medisnya berguguran sebagaimana halnya terjadi Indonesia. Sekali lagi, pemerintah Indonesia selalu bernasib baik. Solidaritas Sosial Hari-hari ini merupakan fase yang cukup krusial dalam upaya penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, haruslah tepat dan melalui penanganan yang juga cepat. Tak cukup hanya itu, solidaritas antar rakyat harus digalang. Secara etimologis, solidaritas memiliki arti kesetiakawanan atau kekompakan. Dalam istilah islam, solidaritas bermakna “tadhamun” atau “takaful”. Solidaritas merupakan termasuk bagian dari nilai islam yang—meminjam istilah Gus Mus—humanistik-transendental. Dalam konteks ini, dan sekaligus melihat fakta-fakta di lapangan, solidaritas rakyat sangatlah dibutuhkan. Selain 'physical distancing' yang bersifat elementer, dibutuhkan juga banyaknya relawan 'gugus tugas' rakyat, yang berani bergerak demi memutus rantai persebaran Covid-19. Yang cukup ramai di permukaan media sosial, misalnya dengan melakukan penggalangan donasi melalui kitabisa.com, yang ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, masyarakat pekerja atau kelas menengah ke bawah, yang nasibnya tak semujur wakil rakyat (yang tetap digaji meski libur). Mereka benar-benar tak punya pilihan lain, selain tetap bekerja di luar rumah dan berinteraksi secara langsung dengan orang lain, kendati nyawa menjadi taruhannya. Di lain tempat, penggalangan donasi dan petisi dukungan pun mengalir demi terpenuhinya protokol standar keamanan para tenaga medis. Seruan solidaritas antar warga pun berdengung cukup massif, aksi langsung ke daerah-daerah pelosok juga dilakukan oleh relawan-relawan lintas elemen masyarakat. Ada pula solidaritas dalam bentuk pembagian hand sanitizer dan pembagian masker gratis secara cuma-cuma. Wajah Asli Wakil Rakyat Namun naas, semangat baik solidaritas rakyat itu berbanding terbalik dengan rencana memalukan wakil rakyat. Dilansir dari CNN, hari kamis (26/3) anggota DPR RI akan menjalani pemeriksaan Covid-19 dengan metode tes di kompleks rumah dinas yang terletak di Kalibata dan Ulujami Jakarta Selatan. Sebanyak 575 anggota dewan beserta keluarganya akan dites massal. Betapa memalukannya, mendahulukan elit daripada rakyat itu sendiri. Kendati rencana itu ditolak Jokowi, namun wajah egois wakil rakyat telah terlanjur jadi bahan omongan. Mereka tidak bersolidaritas. Rakyat Indonesia berhak meminta pertanggungjawaban kepada wakil rakyat atas tugas utama mereka mencari strategi menyelamatkan tenaga medis dan rakyatnya. Tapi mereka justru tidak punya jiwa karsa, tidak punya wajah solidaritas sama sekali. Rakyat sedang susah, mereka tunggang langgang menyelamatkan diri. Sekadar informasi: dengan mengutip dari laman web dpr.go.id, kita bisa tahu kewajiban anggota DPR. Pada poin (d) disebutkan: anggota DPR wajib mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Secara jelas kesepakatan ini dilanggar oleh mereka yang digaji oleh warganya, dan itu pun dilanggar di saat-saat krisis Covid-19 menghantam. Ironis! Peristiwa wabah Covid-19 ini harus benar-benar dijadikan pengalaman berharga, terutama mengenai upaya perlindungan negara kepada siapa saja yang berhak pertama kali mendapatkan pertolongan. Mereka adalah warga negara, terutama warga yang rentan, bukan elit politik. Salah satu yang tak boleh lagi terjadi adalah permintaan memaklumi kelalaian pemerintah dalam melindungi warga negara. Jangan sampai negara menyematkan gelar ‘pahlawan’ pada pekerja medis yang gugur tapi itu dilakukan untuk menutupi kegagapan, keterlambatan dan payahnya sistem dalam menjamin standar pelayanan di saat krisis. Tak boleh terjadi! []