Opini

Mentadaburi Air dan Tanah melalui Surat Al An’am Ayat 99

Oleh : Rizal Firmansyah Putra Moka*

 

Problem sosial yang sedang dialami oleh umat manusia hari ini yang digambarkan dalam (QS 6 : 99) masih sangat relevan dengan kebutuhan kita.

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (QS. 6 : 99).

Selain berada pada urutan ke enam dalam mushaf Al-Qur’an sekaligus tergolong surat Makkiyah dengan jumlah 165 ayat, surat Al-An’am memiliki arti binatang ternak. Digambarkan dengan sangat gamblang dalam ayat tersebut bahwa, anugerah Allah SWT berupa kekayaan alam yang subur dengan aneka ragam tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan bagi manusia. Kekayaan alam ini melibatkan beberapa komponen, seperti tanah, air, benih, udara, matahari, dan komponen lainnya yang saling bersinergi membentuk alam yang asri.

Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menerangkan bahwa, “air memegang peranan penting menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan, mulai dari rumput hingga beringin. Tanaman yang menghijau, adalah pohon-pohon yang banyak menghasilkan buah dan biji-bijian. Selain itu, kehijauan adalah Simbol kesuburan. Di antara buah dan biji-bijian itu, Allah SWT menyuruh memperhatikan kurma yang merupakan makanan penting bagi orang arab. Kemudian terdapat pula kebun-kebun, yang di dalamnya melimpah akan anggur, zaitun dan delima.”

Dalam hal ini, Buya Hamka mengkontekstualisasikan kurma, anggur maupun delima dengan buah-buahan yang umumnya kita temui di Indonesia, semisal: pisang ambon, pisang raja serai, pisang raja tenalun, pisang jarum, pisang lidi, pisang tembatu dan sebagainya. Pada ujung ayat, kita diperintahkan untuk memperhatikan dengan saksama, niscaya akan timbul iman dalam hati.

Tanah sebagai sumber kehidupan

Dengan khas Melayunya, Buya Hamka hendak menerangkan bahwa ada keteguhan iman saat terjalinnya hubungan batin antara manusia dengan alam sebagai ciptaan Tuhan. Sejalan dengan tafsir Al-Azhar, tanah memiliki keterkaitan secara natural dan legal dengan manusia.

Namun, di atanra keduanya, manakah yang lebih utama? Penulis lebih memilih keterkaitan yang pertama. Sebab, keterkaitan legal datang belakangan setelah terbentuknya komunitas sosial.

Dalam prinsip hukum, kita mengenal adagium Ubi Societas Ibi ius yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Itulah ungkapan yang selalu didengar apabila berbicara masalah hukum.

Pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan mengingatkan saya pada ungkapan salah seorang ilmuwan tanah asal Pakistan yang mendapat penghargaan pangan dunia tahun 2020, Rattan Lal bahwa, “Stabilitas politik, kualitas lingkungan, kelaparan dan kemiskinan memiliki akar yang sama. Dalam jangka panjang, solusi untuk setiap masalah itu adalah memulihkan sumber daya yang paling dasar, Tanah.”

Franklin Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32 bahkan menyebut bahwa, “Sejarah setiap bangsa akhirnya ditulis sesuai dengan cara mereka memperlakukan tanahnya.” Dengan demikian, kepemilikan tanah hendaknya diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi ketimpangan antara satu sama lain.

Tanah untuk Kepentingan Umum

Dalam konteks keIndonesiaan, secara umum tanah terbagi menjadi dua hal: 1) tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah milik individu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain daripada itu, maka tanah oleh pemerintah akan dikelola untuk kepentingan umum dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Pakai (HGP), hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dan lain-lain.

Seiring dinamikanya, timbul persoalan. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu seperti apa? Jan Gijsel dan J. J. H. Bruggink menyebutkan bahwa kepentingan umum merupakan suatu pengertian yang kabur (vage begrip) sehingga tidak dapat diinstitusionalisasikan ke dalam norma hukum karena dapat menimbulkan norma kabur (vage normen.)[1]

Senada dengan hal tersebut, Gunanegara dalam penelitiannya menyatakan bahwa merumuskan makna kepentingan umum adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Tidak ada batasan makna ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, cara yang kemudian dipakai adalah dengan menentukan kriterianya dan menetapkannya dalam bentuk daftar (enumeratif).[2]  

Dari penjelasan di atas, lahirlah UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum demi kebutuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang tercantum dalam pasal tiga.

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa, Negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.”

  • Seorang Mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur

[1] J. J. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie), diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Cetakan II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 63-64.

[2] Gunanegara (a), Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm. 253.

Show More

Kader Hijau Muhammadiyah

Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) | Platform Gerakan Alternatif Kader Muda Muhammadiyah dalam Merespon Isu Sosial-Ekologis #SalamLestari #HijauBerseri

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button