Kecewa Muhammadiyah Terima Tambang, Banyak Warga Muhammadiyah Pilih Logout

13 Juli 2024 lalu, rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghasilkan keputusan bahwa Muhammadiyah menerima tawaran IUP dari pemerintah Jokowi.  Lalu, bagaimana dengan respon masyarakat?

Tepat sehari sebelum konsolidasi nasional yang digelar PP Muhammadiyah dengan menghadirkan Pimpinan Wilayah se Indonesia, tanggal 26-27 Juli kami menyebarkan polling di platform X dan Instagram Kader Hijau Muhammadiyah Hasilnya‌, sebanyak 45 persen dari total 1.195 akun yang ikut polling (diasumsikan sebagai warga Muhammadiyah) pilih logout dari Muhammadiyah.

Berikut paparan lengkapnya:

Kemampuan Muhammadiyah Mengelola Tambang

65% Warga Muhammadiyah berpandangan bahwa Muhammadiyah tidak akan mampu mengelola tambang. Beberapa alasan yang tersebar di komentar, karena yang pengalaman saja tidak mampu mengelola tambang dengan baik, apalagi Muhammadiyah.

Meski begitu, 35 persen warga muhammadiyah optimis ormas keagamaan ini bisa mengelola tambang. Dari komentar-komentar di poling, rata-rata karena Muhammadiyah punya sumber daya manusia yang memadai di bidang pertambangan yang ada di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah. Sisanya, optimis muhammadiyah menjadi pelopor gerakan tambang ramah lingkungan.

Muhammadiyah Butuh Tambang

Sebanyak 93 persen warga Muhammadiyah tidak setuju Muhammadiyah mengelola tambang. Kebanyakan mereka berpendapat Muhammadiyah sudah kaya, amal usaha muhammadiyah sudah cukup berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa Tambang, dakwah berkemajuan akan terus berjalan dan berkembang. Disisi lain, 7 persen warga muhammadiyah setuju Muhammadiyah mengelola tambang. Pendapat mereka, jika bukan Muhammadiyah tambang akan jatuh ke tangan-tangan yang merusak.

Dampak Tambang

Dampak tambang pada lingkungan, menjadi kekhawatiran 55 persen warga muhammadiyah. Tambang menurut mereka, tak ada yang ramah pada lingkungan. Mulai eksplorasi, eksploitasi hingga pasca tambang. Kekhawatiran 28% warga Muhammadiyah menyebutkan tambang sarat akan mafia. Korupsi di bidang pertambangan banyak merugikan Negara. Perampasan lahan juga menjadi kehawatiran 9 persen warga Muhammadiyah. Faktanya tambang banyak merampas ruang hidup masyarakat sekitar.

Alasan lainnya, sebanyak 8 persen warga muhammadiyah khawatir jika muhammadiyah menerima tambang karena beberapa sebab lain seperti merapatnya muhammadiyah pada politik praktis yang menjadikan organisasi ini tergerus sikap kritisnya pada pemerintah dan oligarki. Selain itu, beberapa dari mereka juga berpendapat Muhammadiyah takut tidak dapat jatah kursi di istana pada pemerintahan periode baru.

Kekecewaan Warga Muhammadiyah

sebanyak 45 persen warga Muhammadiyah siap keluar dari keanggotan jika Muhammadiyah ambil tawaran IUP dari Pemerintah. Mereka merasa, Muhammadiyah akan jauh dari nilai-nilai yang dianutnya, yaitu dakwah berkemajuan. Harusnya, Muhammadiyah tak ikut andil dalam industri energi fosil, alih-alih mempelopori gerakan energi terbarukan berkeadilan.

Namun, 38 persen tetap bertahan dengan Muhammadiyah. Mereka optimis Muhammadiyah mampu mengelola tambang batu bara minim resiko dan kerusakan, sembari melahirkan gerakan energi terbarukan. Sedangkan 17 persen warga muhammadiyah tak acuh pada langkah Muhammadiyah mengelola tambang. Sebab mereka beranggapan bukan warga terdampak tambang yang di kelola Muhammadiyah.

Kesimpulan

1. Mayoritas warga Muhammadiyah beranggapan Muhammadiyah tidak akan mampu mengelola tambang, apalagi tambang bekas. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman banyak perusahaan yang gagal dalam mengelola tambang dan pasca tambang.
2. Mayoritas warga Muhammadiyah tidak setuju Muhammadiyah ikut mengelola tambang. Muhammadiyah akan kehilangan sikap kritisnya pada pemerintah jika menerima tawaran IUP.
3. Mayoritas Warga Muhammadiyah khawatir kerusakan lingkungan yang diakibatkan tambang.
4. Warga Muhammadiyah yang kecewa pada putusan Pimpinan Pusat untuk mengelola tambang, siap untuk keluar dari keanggotaan Muhammadiyah. Mereka merasa, muhammadiyah tak lagi dapat di harapkan.

Rekomendasi

1. Keputusan PP muhammadiyah menerima atau menolak tambang tak berhenti pada pleno, tapi dibawa ke kajian dan diskusi yang lebih luas serta terbuka. Tanwir misalnya, menghadirkan juga warga terdampak tambang, mendengarkan langsung akademisi dan aktivis yang benar-benar punya fokus kajian keadilan lingkungan.
2. Menarik kembali keputusan PP Muhammadiyah menerima IUP. Muhammadiyah tak perlu mencoba sendiri mudharatnya tambang, sudah banyak hasil kajiannya. Tambang menyejahterakan hanyalah mitos.
3. Muhammadiyah harusnya fokus pada pengembangan energi terbarukan dan berkeadilan. Menggelar agenda desakan pada pemerintah untuk segera melakukan kerja-kerja transisi energi, dan meninggalkan energi fosil. Agenda ini, bagian dari dakwah berkemajuan Muhammadiyah.
4. Muhammadiyah juga perlu memikirkan ribuan jamaah dan anggotanya yang kecewa atas keputusan menerima tambang. Sebab, tak sedikit warga Muhammadiyah yang menjadi korban tambang. Selain itu, ada ratusan jamaah siap keluar dari keanggotaan bahkan tak lagi ingin berkhidmat untuk Muhammadiyah.

Tim olah data:
Agiel Laksamana Putra
Aula Rahma