Pola Pengaruh Haji Isam di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Susunan kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa sejumlah nama yang perlu untuk diperbincangkan lebih jauh. Dua diantaranya adalah penunjukan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Sulaiman Umar sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Keduanya dianggap memiliki keterkaitan erat dengan Haji Isam, pengusaha besar dari Kalimantan Selatan yang berbisnis di sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan logistik. Sebagai pengusaha yang memiliki jaringan kuat di tingkat nasional, Haji Isam juga diduga berperan aktif dalam pemenangan Prabowo-Gibran sehinga penunjukan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan bisnis besar akan semakin mendominasi kebijakan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor yang sangat krusial untuk keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

Jejak Karir Hanif Faisol Nurofiq

Hanif Faisol Nurofiq memiliki pengalaman panjang sebagai birokrat di sektor kehutanan. Ia memulai kariernya sebagai pegawai di Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan dan mendaki jenjang karier hingga menjadi Kepala Dinas Kehutanan di Kalimantan Selatan, sebuah provinsi yang dikenal atas pesatnya pertumbuhan luasan lahan perkebunan dan pertambangan batubara. Pada saat menjabat di posisi tersebut, Hanif dinilai oleh publik tidak serius dalam penyelesaian persoalan deforestasi dan peningkatan status kawasan hutan Pegunungan Meratus menjadi geopark. Alih-alih menjaga hutan, justru pembukaan kawasan hutan dan ekspansi lahan untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit bertambah luas pada masa jabatannya​.

Karier Hanif kemudian terus naik menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020, hingga akhirnya ia diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Agustus 2023. Sebagai Dirjen, ia bertanggung jawab pada pengelolaan lahan dan izin usaha, yang berdampak luas terhadap kebijakan lingkungan, termasuk perizinan lahan baru untuk perusahaan-perusahaan besar, sebuah peran yang sangat strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Selama menjabat sebagai Dirjen, beberapa kebijakan Hanif mengundang kontroversi. Salah satunya adalah percepatan penerbitan izin bagi lahan sawit dan pertambangan di kawasan hutan pada tahun 2023 lalu, yang disinyalir sebagai bentuk pembiaran terhadap degradasi lingkungan. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini memudahkan ekspansi perusahaan besar tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Dengan penunjukan sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif dihadapkan dengan tantangan yang lebih luas, mulai dari isu perubahan iklim hingga polusi udara dan pengelolaan sampah perkotaan. Namun, dengan mengemukanya indikasi kedekatannya dengan Haji Isam, Hanif dianggap akan lebih banyak terjerat kepentingan bisnis di balik kebijakan yang akan ia ambil ke depannya.

Sulaiman Umar Ditunjuk Sebagai Wakil Menteri Kehutanan

Sulaiman Umar yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kehutanan memiliki latar belakang yang erat dengan Haji Isam, pengusaha besar asal Kalimantan Selatan. Ia adalah adik ipar Haji Isam, yang semakin menguatkan dugaan adanya kepentingan pihak tertentu dalam penunjukannya di kabinet. Keterkaitan ini memberikan dimensi baru dalam memahami kebijakan yang mungkin diambil oleh kementerian, terutama dalam di Kementerian Kehutanan.

Seorang yang dikenal sebagai dokter ini sebelumnya juga menjabat sebagai anggota DPR-RI pada 2019-2020 di Komisi VII, yang berfokus pada energi, riset teknologi, dan lingkungan hidup. Pengalamannya di komisi ini memberikan landasan dalam pengambilan kebijakan yang relevan dengan sektor sumber daya alam, yang sering kali beririsan dengan kepentingan bisnis Haji Isam. Lebih lanjut, Sulaiman dikenal sebagai Direktur di Rumah Sakit Marina Permata di Batulicin, milik Haji Isam. Kedekatan hubungan ini menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas Sulaiman dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Menteri Kehutanan nanti. Apakah ia akan mengutamakan kepentingan bisnis keluarga atau melaksanakan amanah publik dengan baik?

Dengan latar belakang ini, pengangkatan Sulaiman Umar dalam kabinet Prabowo-Gibran menjadi sorotan, mengingat potensi konflik kepentingan yang muncul dari kedekatannya dengan Haji Isam. Masyarakat perlu waspada dan mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh Sulaiman untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Kepentingan Bisnis dan Potensi Konflik Kepentingan

Hubungan erat antara Hanif, Sulaiman, dan Haji Isam menciptakan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan yang besar di dalam kementerian. Haji Isam diketahui memiliki berbagai bisnis yang beroperasi di area-area yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepentingan bisnis ini mencakup ekspansi perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan batu bara, dan pengembangan lahan baru yang sebagian besar berada di kawasan yang sebelumnya merupakan area hutan. Mengingat Haji Isam telah lama beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan, provinsi yang menjadi basis utama bisnisnya, penempatan dua tokoh yang berhubungan erat dengannya di kementerian menjadi sinyal akan adanya dorongan kuat untuk mengamankan kepentingan bisnis tersebut.

Penunjukan Hanif dan Sulaiman dapat diartikan sebagai langkah untuk memperkuat pengaruh Haji Isam di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, dua sektor yang sangat strategis bagi bisnisnya. Pengawasan terhadap pembukaan lahan, izin perkebunan, serta regulasi lingkungan yang mengatur aktivitas tambang bisa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil kementerian di bawah kepemimpinan mereka berdua. Hal ini bisa mempengaruhi daya saing industri perkebunan dan tambang di Indonesia, sekaligus memperdalam masalah degradasi lingkungan jika kebijakan yang diambil lebih condong ke arah eksploitasi sumber daya daripada konservasi.

Perlunya Transparansi dan Pengawasan Publik

Masyarakat Indonesia perlu memberikan perhatian penuh terhadap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan adanya sosok Hanif Faisol Nurofiq dan Sulaiman Umar. Sektor kehutanan dan lingkungan hidup merupakan tulang punggung bagi usaha mitigasi perubahan iklim di Indonesia, terutama dengan potensi besar dari inisiatif seperti carbon trading. Kebijakan yang diambil tidak hanya akan mempengaruhi keseimbangan ekologis, tetapi juga masa depan ekonomi nasional.

Publik perlu terus mengawasi dan memberikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan bisnis daripada melindungi lingkungan. Pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan.