Oleh: Iwan Satriawan*
Beberapa bulan terakhir ini, kesabaran banyak akademisi dan aktifis seakan diuji. Diuji oleh praktik bernegara yang banyak melanggar Konstitusi. Demokrasi telah berubah menjadi Oligarksi. Oligarksi artinya pemerintahan oleh para oligarki. Revisi UU KPK, RUU Omnibus Law, RUU Revisi UU MK, pengesahan Perpu Covid 19 dan terakhir pengesahan UU Minerba adalah bukti efektif kerja oligarki di balik rezim ini.
Sebagai salah satu saksi hidup zaman Orba dan periode reformasi, saya melihat bagaimana transisi politik terjadi, bagaimana konsolidasi demokrasi diperjuangkan dan di akhir-akhir ini saya kembali menyaksikan keadaan sekarang ini seperti kembali ke masa Orba lagi. Artinya, para oligarki telah berhasil mengkonsolidasi diri dengan efektif dan memaksa pimpinan lembaga negara membuat dan mengeksekusi UU dan regulasi yang mereka inginkan sendiri. Sekarang harapan tersisa kepada Mahkamah Konstitusi, sedikit oposisi dan kelompok civil society yang masih punya nurani.
Beberapa pemutarbalikan agenda reformasi yang telah dan sedang terjadi adalah, pertama, kekuasaan telah dipakai oleh sekelompok oligarki untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan mereka dengan mengabaikan prinsip dasar bernegara dan hak-hak konstitusional warga negara lainnya. Misalnya, KPK dikebiri sehingga tak bertaji, parlemen dikuasai sehingga tak bergizi, konsep negara hukum dikangkangi demi kursi, pemilu dilaksanakan tanpa kejelasan data di sana sini dan mobilisasi birokrasi. Ini kan kesalahan Orba yang diulangi dengan modifikasi sana sini.
Kedua, lembaga peradilan diamputasi sehingga tak bertaji. Pelumpuhan KPK adalah bukti nyata kerja kaum oligarki. Mereka tidak ingin terancam dan diganggu lagi ketika korupsi dan mengeksploitasi sumber daya alam negeri. Lalu mereka memenjara kekuasaan rezim ini yang banyak berhutang budi.
Ketiga, para aktifis dan kaum intelektual pun dikooptasi. Sekarang kita melihat dengan jelas bahwa sebagian pejuang reformasi telah beralih fungsi menjadi anak manis rezim penguasa kini. Mereka tidak lagi galak dengan korupsi. Mungkin juga karena sudah ikut menikmati. Sudah tidak ada lagi harga diri. Begitupun sebagian intelektual, mereka sedang mengejar target hidup penuh ambisi. Alhasil, idealisme sudah pergi dan mati.
Yang tersisa dari keadaan ini adalah beberapa lasykar reformasi yang tidak terorganisasi karena mereka tak memiliki pemimpin pemersatu sehingga gerakannya tidak sinergi. Di luar itu, banyak orang yang tak sadar diri karena terlalu banyak bermimpi. Sementara itu, rakyat menangis terus karena tak ada perubahan berarti sejak reformasi. Mereka hanya dimanipulasi setiap 5 tahun sekali.
Kalau melihat keadaan ini, patut juga dengar lagu Ebiet G. Ade lagi tentang negeri yang dilanda bencana karena ambisi. Atau dalam seperti dalam film silat China, negeri ini perlu memanggil para pahlawan untuk segera beraksi agar negeri ini tidak sekedar ilusi, Call for Heroes. Bukan call for papers lagi.
Bagi yang beriman, ada baiknya kita kembali mengaji dengan membuka Kitab Suci. Sesungguhnya Allah telah menceritakan banyak negeri yang dihancurkan karena perbuatannya sendiri. Terlalu banyak orang baik berdiam diri di saat para pengkhianat mengkonsolidasi diri. Ali bin Thalib mengatakan,”sekeranjang kebenaran yang tidak teroganisir, akan dikalahkan oleh sebuah kebatilan yang terorganisasi”.
Semoga slogan “NKRI Harga Mati” tidak hanya ilusi dan mainan oligarki.
Wallahu a’lam bishawwab.
*Penulis adalah dosen FH UMY
