Dalam pemahaman saya, saya meyakini bahwa komunikasi adalah inti dari sebuah peradaban. Siapa sangka ini juga sejalan dengan pemikiran Habermas dalam The Theory of Communicative Action, yang menegaskan bahwa peradaban yang sehat bergantung pada tindakan komunikatif.  Komunikasi dalam peradaban ibarat kata ia adalah arsitek yang merancang bagaimana kita memandang dunia dan menentukan apa yang kita anggap berharga. Namun, ketika peradaban kita hari ini mulai goyah di bawah beban krisis ekologi, kita harus berani bertanya: apakah kita sedang berkomunikasi untuk membangun masa depan, atau justru sedang merangkai eufemisme untuk menutupi kehancuran?!

Ini terjadi ketika bahasa digunakan untuk memperhalus kerusakan alam. Misalnya, menggunakan istilah penataan lahan, pemulihan lahan atau apapun itu untuk menutupi fakta penebangan hutan di lapangan dilakukan besar-besaran. Masyarakat atau pemangku kepentingan merasa segalanya baik-baik saja karena bahasanya terdengar positif, padahal kerusakan terus terjadi di hulunya. Sejalan dengan narasi tersebut, saya akan mempertegas kembali bahwa komuniasi itu adalah segala-galanya, dan segala-galanya memerlukan komunikasi. Selama ini, kita terjebak dalam disfungsi komunikasi, yang mana ini bukan saja soal tidak ada pembicaraan atau salah dalam komunikasi, melainkan kegagalan sistemik dalam proses pertukaran informasi yang mengakibatkan hilangnya tindakan nyata untuk menjaga alam.

Kita melihat di meja-meja para pemegang kekuasaan (yang berlagak seperti penguasa) isu lingkungan sering kali direduksi menjadi sekadar komoditas politik, hanya sekadar kesepakatan angka atau bahasa teknokratis yang kering, penuh dengan istilah mitigasi dan adaptasi yang gagal menyentuh nurani publik. Sementara itu, di tingkat akar rumput, peringatan alam sering kali dianggap sebagai kebisingan atau benalu belaka. Bumi juga sudah sangat sering “berkomunikasi” dengan penghuninya, tetapi komunikasi alam yang berupa banjir, tanah longsor, kebakaran ini sering kali diabaikan, tidak ada respon jawaban sama sekali dari pihak yang berwajib itu, untuk membantu menyudahinya.

Padahal, krisis yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera bukan sekadar fenomena alam atau krisis ekologi semata, seperti kata banyak aktivis lingkungan bahwa ini adalah krisis kemanusiaan, ini adalah dosa sistemik pemangku kebijakan artinya ada ulah campur tangan manusia yang merusak bumi, hingga kemudian bencana itu datang tepat di depan mata kita.  Ini adalah bukti kegagalan kita dalam menerjemahkan pesan ekologis ke dalam tindakan kolektif. Kita memiliki semua instrumen untuk bicara, namun kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara bumi.

Komunikasi Hijau sebagai Jembatan Kebijakan

Dalam diskursus modern, komunikasi hijau bukan sekadar tentang narasi penanaman pohon, tetapi juga integritas pesan yang menjaga keberlanjutan ekosistem sosial dan alam. Namun, kita melihat paradoks yang nyata dalam kepemimpinan hari ini. Di satu sisi Presiden Prabowo Subianto ingin menggalakkan mandiri ekonomi, pangan dan lain-lain. Namun, visi besar ini sering kali terbentur oleh dinding disfungsi komunikasi di tingkat kabinet. Ketidakbijaksanaan sejumlah menteri dalam ruang publik mulai dari pernyataan-pernyataan defensif yang antikritik, komunikasi yang tanpa fakta di lapangan mencerminkan pola komunikasi yang merusak kepercayaan publik.

Di level birokrasi, kita sering melihat komunikasi antara pejabat publik dan vendor proyek sebagai urusan transaksional semata. Padahal, di sinilah benteng pertama pelestarian lingkungan dibangun. Dan apabila ini diabaikan maka kejadian yang menimpa Aceh dan Sumatra akan menejang kawasan-kawasan lainnya. Rasa-rasanya pemerintah kita saat ini juga nir empati, selain komunikasinya yang serampangan dan inkompetensi. Kepemimpinan diuji salah satunya dikala terkena bencana ini terasa lamban dalam hal penanganan korban, semua merasakan dan semua tahu itu.

Ketika seorang pejabat hanya menuntut harga terendah tanpa mengomunikasikan nilai-nilai keberlanjutan, vendor akan cenderung mengabaikan aspek ekologis demi profit. Sebaliknya, jika komunikasi dibangun atas dasar transparansi standar hijau di mana keberhasilan proyek diukur bukan hanya dari kapan selesai dan berapa margin untungnya tapi berapa kecil jejak karbonnya maka industri akan dipaksa untuk berinovasi. Komunikasi di sini berfungsi sebagai kompas moral bagi pembangunan.

Komunikasi Hijau di Ruang Kelas

Beralih ke dunia pendidikan, saya rasa pesan-pesan lingkungan harus dikomenikasikan sampai kepada generasi penerus bangsa ini. Guru memiliki peran yang sangat signifikan apalagi ketika sekolah mapun yayasan ini berkolaborasi untuk menciptakan program-progam yang menggalakkan tentang penggunaan plastik, meminimalisir sampah, edukasi tentang lingkungan dan lain-lainnya.  Konsep Environmental Literacy (Literasi Lingkungan) Istilah tentang masyarakat yang literat secara ekologis merujuk pada konsep yang dipopulerkan oleh David W. Orr. Ia menekankan bahwa pendidikan dan komunikasi harus mampu membuat orang memahami keterkaitan antara tindakan manusia dan sistem kehidupan di bumi.

Komunikasi hijau yang baik di sekolah seharusnya membangun koneksi emosional. Guru bukan sekadar pengantar kurikulum, melainkan penerjemah bahasa alam. Alih-alih hanya menghafal jenis-jenis sampah, murid perlu diajak berdialog tentang mengapa satu botol plastik yang mereka buang berkaitan dengan kehidupan penyu di samudra. Ketika komunikasi menyentuh rasa empati, menjaga lingkungan tidak lagi terasa sebagai tugas sekolah, melainkan panggilan jiwa.

Ngobrolin Lingkungan di Samping Pekarangan Rumah

Di tingkat masyarakat, komunikasi adalah perekat kolektif. Masalah sampah di selokan atau pembakaran sampah liar sering kali berlanjut bukan karena warga jahat, tapi karena macetnya saluran komunikasi antar-tetangga. Misalnya belum ada yang mengomunikasikan tentang bahaya polusi pembakaran sampah dan lain sebagainya.

Kita sering merasa sungkan untuk menegur, atau justru menegur dengan nada menghakimi yang memicu konflik. Komunikasi hijau di tingkat warga harus bersifat persuasif dan inklusif. Saat seorang tokoh masyarakat mampu mengubah narasi buang sampah pada tempatnya menjadi menjaga keasrian rumah kita bersama, partisipasi akan muncul tanpa paksaan. Perubahan besar di bumi ini selalu dimulai dari obrolan kecil di grup WhatsApp warga atau teras rumah.

Dari Kata menjadi Aksi

Mengapa komunikasi ini memiliki implikasi yang begitu luas. Dalam teori komunikasi interaksionisme simbolik yang terkenal itu, menyatakan bahwa kata-kata membentuk persepsi, dan persepsi menggerakkan perilaku. Masyarakat yang terpapar komunikasi lingkungan yang sehat akan menjadi konsumen yang lebih kritis. Mereka akan bertanya, “Apakah produk ini merusak hutan?” atau “Kemana limbah perusahaan ini bermuara?” Komunikasi hijau menciptakan masyarakat yang literat secara ekologis, yang mampu menuntut perubahan sistemik sambil melakukan aksi individual.

Bumi tidak butuh lebih banyak pidato yang rumit. Ia butuh manusia yang saling bicara dengan jujur tentang kondisinya. Menjaga lingkungan harus diawali dengan memperbaiki cara kita berkomunikasidari ruang rapat pejabat, ruang kelas, hingga gang-gang sempit di pemukiman warga. Komunikasi hijau soal lingkungan harus lebih digalakkan. Jika kita tidak bisa mengomunikasikan pentingnya alam dengan bahasa yang sederhana namun mendalam, jangan kaget jika di masa depan, alam akan “berkomunikasi” dengan caranya sendiri yang jauh lebih keras. Sudah saatnya kita bicara untuk bumi, sebelum bumi berhenti bicara pada kita.

Oleh: Toyiz Zaman

Editor: Ifanul Abidin